EDUCATION FOR ALL ” Kapan Pendidikan Gratis”

Jika tahun anggaran 2007 hingga APBN-Perubahan Pemerintah hanya mampu mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 11,8 persen dari total APBN-P Rp. 752,3 triliun itu—tahun 2008 anggaran pendidikan tidak jauh berbeda hanya berkisar 12 persen saja.

Padahal APBN 2008 naik menjadi Rp. 781,4 triliun. Hal ini tidak sesuai dengan komitmen pemerintah yang telah menuangkan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003.

Komitmen ini sekaligus mematahkan program pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan minimal pada wajib belajar sembilan tahun (Wajardikdas) dari SD hingga SMP.

Adalah Fathul Hadi Usman dan warga Kabupaten Banyuwangi serta warga Kabupaten Jember mengajukan judicial review terhadap Penjelasan Undang-undang Sisdiknas tersebut. Dalam penjelasan ada hal yang sangat janggal. Dimana pemerintah membuat bunyi penjelasan yang sangat aneh, sehingga mengaburkan kewajibannya untuk menganggarkan alokasi pendidikan sebesar 20 persen.

Bunyi penjelasan pasal itu adalah ‘anggaran pendidikan dinaikkan secara bertahap’. Namun, berkat bantuan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan dan mengabulkan permohonan Fathul dan warga—Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-III/2005, bahwa penjelasan UU 20/2003 pasal 49 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, seharusnya pemerintah pusat dan daerah harus konsisten melaksanakan keputusan yang menjadi konstitusi tersebut.

Dengan alasan kemampuan pemerintah saat ini untuk memenuhi amanat UU masih berat—akhirnya APBN 2008 diputuskan alokasi anggaran pendidikan hanya sebesar Rp. 48,3 triliun. Dari ekspose pemerintah (Depkeu,red), anggaran pendidikan dianggap naik dari realisasi anggaran APBN-P 2007 yang hanya berjumlah Rp. 39,4 triliun. Namun dengan dalih lain, sumber anggaran dari rupiah murni diperkirakan Rp. 43.363,7 miliar, PHLN Rp. 1.310,3 miliar, dan PNBP Rp. 3.600 milir.

Dalih selanjutnya bahwa rujukan RPJM 2004-2009, konvensi internasional mengenai pendidikan yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan, baik istilah ‘pendidikan untuk semua’ (education for all), Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of Child), Millenium Development Goals (MDGs) serta Word Summit on Sustainable Development yang akan diaktualisasikan dengan pemerataan dan perluasan akses pendidikan.

Kenyataan dilapangan alokasi pendidikan dengan pencanangan untuk pelaksanaan 14 program kerja Depdiknas akhirnya kurang mencapai sasaran. Program wajib belajar 9 tahun (Wajar Dikdas) misalnya yang harus selesai hingga 2009—tahun anggaran 2008 alokasi dananya hanya berkisar sebesar Rp. 23.8 triliun. Pendidikan menengah (Dikmen) Rp. 4.076,3 miliar, pendidikan tinggi (Dikti) Rp. 12.636,3 miliar, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (PMPTK) Rp. 2.965,0 miliar dan untuk alokasi program pendidikan non formal (PNF) sebesar Rp. 1.212,3 miliar.

7 Program Wajar Dikdas, BOS & BOS Buku Rp. 10,9 Triliun

Dengan dana Rp 23,7 triliun, pemerintah menargetkan perluasan pelayanan pendidikan dasar hingga seluruh anak usia 7-15 tahun dapat memperoleh pendidikan. Setidak-tidaknya hingga jenjang sekolah menengah pertama (SMP) atau yang setara dengan itu.

Dengan anggaran sebesar itu, 7 program wajar dikdas bisa tertangani, diantaranya; pertama, penyediaan BOS untuk jenjang dasar baik formal maupun non formal termasuk didalamnya BOS Buku untuk siswa SD/MI dan SMP/MTs atau yang setara sebesar Rp. 10.827,6 miliar.

Kedua, penyediaan beasiswa untuk siswa miskin SD dan SMP Rp. 837,3 miliar; ketiga, penyelenggaraan pendidikan paket A setara SD dan paket B setara SMP sebesar Rp. 680,3 miliar. Keempat, rehabilitasi sarana dan prasarana SMP Rp. 550,0 miliar; kelima, pembangunan SD-SMP satu atap, unit sekolah baru SMP, dan ruang kelas baru SMP sebesar Rp. 1.628,3 miliar; keenam, pembangunan prasarana pendukung berupa ruang perpustakaan dan pusat sumber belajar SD, dan laboratorium, termasuk peralatannya, dan perpustakaan SMP sebesar Rp. 2.114,5 miliar. Yang ketujuh, adalah pendidikan kesetaraan (Paket C), penyelenggaraan kursus dan magang dan pendidikan keaksaraan fungsional sebesar Rp. 651,5 miliar.

Dari berbagai kegiatan itu, pemerintah seterusnya mencanangkan program itu menjadi tepat sasaran. Dengan demikian semua program akan menghasilkan kegiatan yang mencakup didalamnya antara lain; ketersediaan BOS dan BOS Buku untuk 35,8 juta siswa SD dan SMP, beasiswa untuk 1,8 juta siswa miskin SD/SMP, terselenggaranya pendidikan alternatif bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler melalui pendidikan paket A dan B untuk 656.503 anak.

Termasuk penyelesaian rehabilitasi ruang sekolah sebanyak 13.978 ruang kelas, terbangunnya 1.000 SD-SMP satu atap, 500 unit sekolah SMP baru, 10.000 ruang kelas baru untuk SMP, membangun prasarana pendukung berupa 10.100 ruang perpustakaan dan pusat sumber belajar SD, 10.878 ruang laboratorium dan perpustakaan SMP, termasuk 5.378 paket peralatan laboratorium.

Dampak Peningkatan APK/APM SD-SMP

Program wajar dikdas 9 tahun untuk tahun anggaran 2008, pemerintah juga menargetkan peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) khusus untuk jenjang SD dan sederajat menjadi 110,9 persen dan 94,8 persen.

Sedangkan pada jenjang SMP, APK-nya diharapkan oleh pemerintah meningkat menjadi 95,0 persen. Dengan demikian otomatis peningkatan angka partisipasi sekolah (APS) turut meningkat pada usia 7-12 tahun sebesar 99,5 persen dan 13-15 tahun menjadi 94,3 persen.

Jika dilihat dari program pemerintah tersebut, memang besar harapan pencapaian program wajib belajar 9 tahun untuk usia 7-15 tahun bisa tercapai. Bahkan slogan pendidikan gratis untuk wajar dikdas tersebut kemungkinan bisa terwujud setelah 2009 mendatang. Sayang pada prakteknya di lapangan, program demi program yang dicanangkan belum juga terwujud. Masyarakat bahkan tidak percaya dengan program tersebut.

Sebab kenyataannya baik siswa miskin maupun yang mampu tidak merasakan sepenuhnya dampak dari alokasi BOS dan BOS Buku. Hanya bisa dirasakan oleh pengelola sekolah serta beberapa elemen masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan BOS tersebut. Sejumlah siswa miskin di beberapa daerah masih meringis—karena masih ada pungutan di sana-sini yang mengatasnamakan kepentingan proses belajar-mengajar.

Akhirnya istilah ‘gratis’ atau ‘education for all’ (pendidikan untuk semua) dengan program wajar dikdas 9 tahun hanya menjadi teori pemerintah dan angan-angan bagi masyarakat miskin. Bahkan mereka percaya program ini hanya kata Koran semata. (tengku imam)

Rp. 157,9 miliar Anggaran Pendidikan Kota Bekasi

Kota Bekasi – Merealisasikan alokasi anggaran pendidikan memang sungguh penting. Sebab, fenomena anggaran pendidikan merupakan hal yang sangat istimewa di bandingkan dengan alokasi anggaran untuk program lainnya. Karena hanya anggaran pendidikan yang ditekankan oleh Undang-undang sebagai dasar pijakan terhadap kemajuan pembangunan SDM.

Tidak ada program lainnya seperti infrastruktur, keamanan, keuangan dan kesehatan sekalipun yang dipatok UU hingga persentase yang signifikan. Pentingnya pendidikan menjadikan semua elemen setuju dengan anggaran pendidikan harus dialokasikan minimal 20 persen baik dalam APBN maupun APBD.

Di Kota Bekasi, seperti yang dituturkan oleh Drs. Heri Koswara, MA anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, mengatakan untuk APBD 2008, dewan telah menyetujui anggaran pendidikan sebesar Rp. 157,9 miliar atau 13,5 persen. Lucunya, eksekutif hanya mengajukan anggaran sebesar 10,48 persen.

Dari 157,9 m tersebut, alokasi anggaran difokuskan pada kategori penting (committed budget) dan 2 diantara kegiatan tersebut merupakan kategori genting fixed cost).

Anggaran pendidikan itu terbagi kepada pembiayaan program, diantaranya; program pendidikan anak usia dini (PAUD) Rp. 1,1 miliar, wajib belajar 9 tahun (Wajar Dikdas) Rp. 52,9 miliar, pendidikan menengah (Dikmen) Rp. 10,3 miliar, pendidikan non formal (PNF) Rp. 1,5 miliar, SDM Rp. 23,3 miliar, manajemen pendidikan Rp. 3,8 miliar dan pembangunan fisik Rp. 64,7 miliar.

Sebagai penekanan terhadap wajar dikdas, dan untuk merealisasikan pembangunan dan rehabilitasi gedung SD baik yang rusak berat, ringan dan sedang yang saat ini masih berjumlah sekitar 64 SD—program wajar dikdas dan fisik merupakan kegiatan dikategorikan fixed cost.

“Kita memang menargetkan hingga 2008 ini, semua sekolah SD harus sudah direhab dan diperbaiki. Sementara untuk menggratiskan peserta didik dan penuntasan wajar dikdas ini kita baru siap dengan 77.500 siswa. Ada kenaikan dari tahun lalu (50.000 siswa,red). Tapi saat ini subsidi hanya baru sebagian kegiatan. Mudah-mudahan setelah program fisik selesai—anggaran dapat dimanfaatkan untuk program belajar-mengajar,” ungkap Heri.

Ia juga berpendapat sesuai dengan amanah Perda Pendidikan Kota Bekasi, anggaran pendidikan agar bisa mencapai 20 persen baru terealisasi pada tahun 2012 mendatang. Sebab amanah perda itu, hanya mewajibkan pemerintah untuk menaikkan anggaran pendidikan sebesar 1 persen setiap tahunnya. (imam)

732.011 Siswa Miskin Dapat Beasiswa Tahun 2008

Untuk menunjang program wajardikdas 9 tahun, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran pendidikan menengah (SMA/sederajat) termasuk beasiswa untuk siswa miskin sebesar Rp. 571 miliar. Dengan biaya sebesar itu, sebanyak 732.011 siswa miskin dapat melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang SMA dengan gratis alias mendapatkan beasiswa.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp. 113,1 miliar untuk rehabilitasi ruang kelas jenjang pendidikan menengah. Pembangunan unit sekolah baru setingkat SMA dan SMK, ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium dan workshop hingga Rp. 936,8 miliar.

Sedangkan kegiatan menengah lainnya adalah penyelenggaraan pendidikan Paket C setara SMA Rp. 80,9 miliar. Program ini kan memutus rantai kelulusan Paket C sebanyak 35.000 siswa. Termasuk rehabilitasi 1.740 ruang kelas, pembangunan 325 unit sekolah baru SMA dan SMK, 3.949 ruang kelas baru serta 1.966 ruang perpustakaan, laboratorium dan workshop untuk SMA dan SMK.

Program ini sekaligus akan meningkatkan APK dan APS SMA untuk usia 16-18 tahun sebesar 64,2 persen dan 65,8 persen.

Beasiswa 161.753 Mahasiswa Miskin

Pendidikan Tinggi juga ternyata menjadi prioritas pemerintah pusat pada tahun 2008. tidak kurang dari 485,3 miliar sudah dialokasikan untuk 161.753 mahasiswa miskin mendapatkan beasiswa. Sementara pembangunan gedung dan laboratorium baru dan pengadaan peralatan lab di PT dialokasikan dana sebesar Rp. 1.277 miliar untuk 262,5 ribu meter persegi gedung lab.

Disamping itu juga pemerintah akan membangun 54 kampus politeknik yang memakan biaya hingga mencapai Rp. 540 miliar.

Dengan pembangunan dan bantuan sarana tersebut, pemerintah menargetkan APK PT hingga 17,2 persen pada tahun 2008. (A1)

Alokasi Program PMPTK Tahun 2008

  1. Percepatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik Rp. 940 miliar untuk 320.000 orang pendidik dan tenaga kependidikan.
  2. Sertifikasi akademik bagi pendidik Rp. 500 miliar untuk 200.000 pendidik sertifikasi akademik.
  3. Peningkatan kualifikasi akademik bagi dosen PT Rp. 423 miliar untuk kualifikasi akademik terhadap 28.200 dosen.

Program di Departemen Agama Untuk Pendidikan

  1. Program Wajar Dikdas 9 Tahun (Dikdas) Rp. 3.583,1 miliar dialokasikan untuk;

a. BOS dan BOS Buku Pendidikan Dasar Rp. 1.855,8 miliar, untuk 6,1 juta siswa MI-MTs

b. Beasiswa siswa miskin MI-MTs Rp. 331,2 miliar untuk beasiswa 360 ribu MI dan 280 ribu siswa MTs

c. Pembangunan unit sekolah baru & pendukung Rp. 371,1 miliar untuk 275 unit sekolah baru, 845 ruang pendukung untuk MI-MTs.

d. Rehabilitasi MTs Rp. 119,7 miliar untuk rehabilitasi 910 ruang MTs.

  1. Program Pendidikan Menengah (Dikmen) Rp. 700,9 miliar dialokasikan untuk;

a. Beasiswa untuk siswa miskin MA Rp. 159,7 miliar (210.188 beasiswa)

b. Rehabilitasi ruang kelas Rp. 87,5 miliar (2.500 ruang kelas)

c. Pembangunan unit sekolah baru Rp. 243,7 miliar (termasuk sarana dan prasarana untuk MEDP Rp. 7,8 miliar) untuk 1.058 paket sarana pendukung.

  1. Program Pendidikan Tinggi (PTA) Rp. 972 miliar untuk alokasi;

a. Beasiswa mahasiswa miskin dan berprestasi Rp. 180,8 miliar termasuk santri berprestasi Rp. 34,1 miliar untuk 48.900 beasiswa bagi mahasiswa miskin dan berprestasi

b. Penyediaan sarana Rp. 573,2 miliar untuk 119 PTA.

  1. Program PMPTK Rp. 2.043,3 miliar

a. percepatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik Rp. 75 miliar untuk 37.500 orang pendidik dan tenaga kependidikan.

b. percepatan sertifikasi guru sebesar Rp. 74,4 miliar untuk 37.184 orang pendidik dan tenaga kependidikan.

c. bantuan beasiswa S2 Rp. 158,9 miliar untuk 5.125 orang pendidik dan tenaga kependidikan.

Sumber : Depkeu RI/diolah oleh Litbang Komunitas

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: